Kemensos Pertimbangkan Pengadaan Sekolah Rakyat Lewat Instansi Lain, Konsultasi ke KPK
By Admin
Gus Ipul Konsultasi Ke KPK
nusakini.com, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membuka peluang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat dilakukan melalui instansi lain yang dinilai memiliki kapasitas lebih baik di bidang pengadaan.
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai melakukan konsultasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dipertimbangkan karena Kementerian Sosial (Kemensos) masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sektor pengadaan barang dan jasa.
Ia mengatakan, opsi penggunaan agen pengadaan atau penitipan proses pengadaan ke kementerian lain dilakukan untuk memperkuat transparansi dan meminimalkan risiko penyimpangan dalam program Sekolah Rakyat.
“Kami ingin proses pengadaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang lebih baik,” ujar Gus Ipul.
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos juga meminta masukan KPK terkait potensi kerawanan korupsi dalam proses pengadaan, termasuk risiko gratifikasi, konflik kepentingan, hingga praktik suap.
Gus Ipul mengakui tata kelola pengadaan di Kemensos masih perlu diperbaiki. Berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), posisi Kemensos berada di peringkat ke-167 dari lebih dari 600 lembaga dan instansi pemerintah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
Ia menegaskan, konsultasi dengan KPK merupakan bagian dari langkah kehati-hatian dalam menjalankan program strategis pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan.
Program Sekolah Rakyat disebut menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat miskin.
Dalam program tersebut, pemerintah tidak hanya menyiapkan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga pemberdayaan ekonomi keluarga, bantuan rumah layak huni, hingga integrasi bantuan sosial.
Gus Ipul memastikan calon siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses penentuan siswa dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh pendamping sosial dan dinas sosial daerah.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut konsultasi bersama Kemensos menjadi langkah awal penguatan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Menurut Setyo, KPK menekankan pentingnya pengawasan sejak awal agar program dapat berjalan akuntabel dan bebas dari penyelewengan.
Pertemuan berlangsung pukul 10.00 hingga 11.00 WIB dan dihadiri jajaran pimpinan KPK serta pejabat struktural Kemensos. (*)